PETAPOLITIK.ID - Demokrasi secara harfiah berasal dari Yunani Kuno, di mana kata demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Dalam konteks modern, sistem ini memberikan hak suara kepada setiap individu untuk memilih wakil rakyat yang akan merumuskan kebijakan hukum. Namun, jika kita menilik Sejarah Demokrasi Indonesia, perjalanan sistem ini tidaklah mulus. Dinamikanya terus berubah dari masa ke masa, menyisakan tanda tanya besar mengenai relevansi jumlah partai politik terhadap kemakmuran rakyat.
Memahami Sejarah Demokrasi Indonesia sangat penting untuk melihat bagaimana fondasi politik kita dibangun. Sejak era kolonialisme Belanda, gagasan kebebasan politik sebenarnya sudah mulai tumbuh di kalangan kaum intelektual pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir. Pasca-proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat langsung ditegaskan sebagai pilar utama tata negara kita.
Bagaimanakah fase krusial dalam Sejarah Demokrasi Indonesia bertransformasi hingga memicu maraknya skandal korupsi di era modern seperti sekarang? Berikut ulasan lengkapnya.
Baca Juga: Prabowo Minta Penghematan BBM, WFH hingga Empat Hari Kerja Jadi Opsi Hadapi Krisis Global
Di awal masa kemerdekaan, Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer. Pada periode ini, kehidupan politik nasional didominasi oleh partai-partai besar dengan ideologi yang sangat kontras, mulai dari PNI, Masyumi, PKI, hingga Nahdlatul Ulama (NU). Perbedaan tajam tersebut kerap memicu perdebatan sengit di parlemen, hingga akhirnya peta politik bergeser menjadi sistem presidensial di bawah kepemimpinan Soekarno dan berlanjut ke masa Soeharto.
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ruang demokrasi dipersempit secara drastis. Pemerintah membatasi kebebasan berserikat dan hanya mengizinkan tiga kekuatan politik utama untuk beroperasi, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (P3), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Titik balik terbesar terjadi pada tahun 1998 saat rezim Orde Baru runtuh. Jatuhnya Soeharto membuka pintu gerbang era reformasi yang meliberalisasi panggung politik tanah air. Kebebasan mendirikan partai politik kembali dibuka lebar, memicu kembalinya sistem multipartai yang melahirkan aktor-aktor baru seperti PDIP, Partai Golkar, PAN, PKB, PKS, dan berbagai partai lainnya.
Baca Juga: Politik Uang Pemilu Indonesia Makin Canggih, Benarkah Demokrasi Terancam oleh Transaksi Politik?
Lahirnya sistem multipartai pasca-reformasi awalnya membawa harapan besar bagi partisipasi publik dan penguatan akuntabilitas pemerintahan. Namun secara paradoks, semakin banyak partai politik yang muncul, masalah yang dihadapi negara justru menjadi semakin kompleks. Fenomena yang paling mencolok dan mencederai kepercayaan publik adalah maraknya kasus korupsi yang menjerat para politisi.
Skandal korupsi skala besar, mulai dari kasus Hambalang, mega korupsi e-KTP, hingga rentetan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR dan kepala daerah menjadi bukti nyata. Banyaknya oknum dari berbagai bendera partai yang terlibat memicu kegelisahan masyarakat: Mengapa pilar demokrasi yang seharusnya melahirkan transparansi justru bertransformasi menjadi sarana memperkaya diri?
Realitas ini menuntut adanya refleksi mendalam dari seluruh elemen bangsa. Partai politik yang seharusnya berfungsi murni sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat kini kerap disalahgunakan menjadi alat pemuas kepentingan pribadi dan golongan. Tantangan terbesar bangsa saat ini adalah bagaimana merancang sistem pengawasan yang bersih agar nilai murni demokrasi tidak dikorbankan oleh oligarki parpol.
source youtube NGOBROL GPT
