PETAPOLITIK.ID – Sejarah partai politik di Indonesia tidak lahir secara instan, melainkan hasil perjuangan panjang sejak masa kolonial yang melibatkan pergulatan sosial, budaya, pendidikan, hingga ekonomi. Sering muncul pertanyaan: apakah Budi Utomo organisasi politik pertama, atau Syarikat Islam yang pantas disebut sebagai partai politik modern pertama di tanah air? Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu, karena keduanya menandai dua tahap krusial dalam kelahiran peta politik nasional.
Pada 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa STOVIA di Jakarta mendirikan Budi Utomo di bawah gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kepemimpinan dr. Sutomo. Organisasi ini awalnya tidak bergerak di ranah politik praktis, melainkan berfokus pada kemajuan pendidikan, kebudayaan, dan sosial bagi kaum pribumi, khususnya dari Jawa dan Madura. Meski demikian, Budi Utomo menjadi tonggak penting karena memperkenalkan kesadaran kolektif bahwa kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui kerja sama organisasi, bukan usaha individu saja.
Berbeda dengan Budi Utomo, Syarikat Islam lahir dari akar pergerakan ekonomi. Awalnya bernama Syarikat Dagang Islam (SDI), organisasi ini didirikan Haji Samanhudi di Solo pada 1911 untuk melindungi pedagang batik pribumi dari dominasi pedagang asing yang mendapat perlindungan kolonial. Di bawah pengaruh H.O.S. Tjokroaminoto, SDI bertransformasi menjadi Syarikat Islam pada 1912–1913, berubah menjadi gerakan massa dengan tujuan politik yang jelas. Banyak sejarawan menilai ini sebagai partai politik pertama di Indonesia dalam arti modern, karena berhasil mengajak rakyat luas masuk ke arena politik secara terorganisir.
Baca Juga: Prabowo dan Narendra Modi Resmikan Restorasi Candi Prambanan, Target Rampung Sebelum 2029
Kedua organisasi ini membuka jalan bagi lahirnya kekuatan politik lain seperti Indische Partij, PNI di bawah Soekarno (1927), hingga PKI. Masa pendudukan Jepang kemudian melarang semua partai dan menggantinya dengan wadah tunggal seperti Putra dan Jawa Hokokai, namun justru menjadi ajang pelatihan kepemimpinan bagi tokoh bangsa yang kelak berperan besar dalam kemerdekaan.
Pasca 1945, masa demokrasi liberal melahirkan beragam partai: PNI, Masyumi, NU yang berdiri sendiri pada 1952, PKI, dan Partai Sosialis. Ketidakstabilan akibat sering berganti kabinet kemudian melatarbelakangi lahirnya Demokrasi Terpimpin pada 1959, di mana ruang gerak partai dibatasi ketat hingga puncak konflik 1965.
Era Orde Baru menyederhanakan peta politik menjadi hanya tiga kekuatan: Golkar, PPP, dan PDI, dengan praktik demokrasi yang terbatas. Barulah jatuhnya Soeharto pada 1998 membuka kembali kebebasan berpartai: puluhan partai baru muncul, antara lain PDIP, PKB, PAN, PKS, Partai Demokrat, hingga Gerindra. Hingga kini, sistem multipartai tetap berjalan dengan penyaringan ambang batas parlemen, namun masih diwarnai tantangan pragmatisme dan fragmentasi kepentingan.
source youtube kronology
