PETAPOLITIK.ID - Dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah resmi memasuki babak baru pasca-disahkannya Perpres 46 Tahun 2025 per tanggal 30 April lalu. Regulasi anyar ini membawa perubahan masif yang dirancang untuk mendorong digitalisasi serta memperkuat posisi pelaku usaha lokal. Melalui aturan ini, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran yang mencakup 15 bab, 94 pasal, serta 61 poin perubahan teknis yang wajib dipahami oleh seluruh instansi publik.
Salah satu terobosan paling mencolok dalam kebijakan Perpres 46 Tahun 2025 ini adalah kenaikan batas nilai untuk metode pengadaan langsung (PL) khusus pekerjaan konstruksi. Jika pada aturan lama batas maksimal dipatok pada angka Rp200 juta, kini nilai proyek yang bisa melalui jalur pengadaan langsung melonjak drastis hingga mencapai Rp400 juta. Kenaikan signifikan ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis daerah.
Selain peningkatan nominal proyek PL, implementasi Perpres 46 Tahun 2025 ini juga menegaskan kewajiban penggunaan e-kontrak dalam rangka pemenuhan kuota belanja UMKM sebesar 60 persen. Skema digitalisasi ini terintegrasi langsung dengan sistem penilaian kinerja penyedia jasa, di mana proses pembayaran baru bisa dicairkan setelah data performa diinput secara digital. Langkah ini diambil demi memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap lini belanja negara.
Perubahan fundamental lain yang diatur dalam regulasi ini adalah perluasan cakupan pesanan berulang atau repeat order. Berbeda dengan aturan lama yang membatasi skema ini hanya untuk jasa konsultan, kini repeat order dapat diterapkan pada sektor pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, hingga jasa lainnya. Kuncinya berada pada rekam jejak kinerja penyedia yang tercatat baik di dalam sistem e-kontrak pada tahun anggaran sebelumnya.
Di sisi administrasi internal, aturan ini memperketat kualifikasi bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mulai tahun ini, KPA yang merangkap wajib memiliki pengetahuan formal mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi resmi. Persyaratan ketat ini diberlakukan guna meminimalisir kesalahan prosedur di lapangan.
Struktur kerja di lingkungan dinas dan kementerian juga mengalami pergeseran fungsi yang cukup krusial. Tugas pelaksanaan e-purchasing melalui metode mini kompetisi, yang sebelumnya berada di bawah wewenang PPK, kini resmi dialihkan menjadi tanggung jawab Pokja Pemilihan pada Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). PPK kini hanya bertugas menyiapkan spesifikasi teknis, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta rancangan kontrak sebelum menyerahkannya ke Pokja.
Wajib dicatat pula bahwa seluruh proses e-purchasing yang bernilai di atas Rp100 juta kini diwajibkan menyertakan HPS secara rinci. Meskipun beberapa petunjuk teknis (juknis) mendalam dari LKPP masih dalam tahap finalisasi dan penyelarasan, regulasi ini memberikan masa tenggang transisi selama satu tahun. Namun, pada tahun 2026 mendatang, seluruh metode pengadaan yang etalasenya telah tersedia di e-katalog hukumnya akan berubah menjadi wajib sepenuhnya secara digital.
source youtube Baihaki FasilPBJ
