Selain pembiayaan politik, evaluasi terhadap sistem pemilu juga menjadi perhatian. Salah satu persoalan yang disoroti adalah besarnya daerah pemilihan (dapil) yang membuat persaingan antarcalon dalam satu partai semakin ketat.
Kondisi tersebut dinilai menggeser substansi demokrasi. Alih-alih memperdebatkan gagasan dan solusi bagi masyarakat, para kandidat justru lebih sibuk bersaing memperebutkan suara di internal partainya sendiri.
Beberapa narasumber mengusulkan penyederhanaan dapil agar hubungan antara calon dan pemilih menjadi lebih dekat. Dengan wilayah pemilihan yang lebih kecil, masyarakat diharapkan dapat menilai secara langsung program kerja serta komitmen setiap kandidat.
Model tersebut juga diyakini akan meningkatkan kualitas debat politik karena fokus pembahasan lebih spesifik terhadap persoalan daerah yang diwakili.
Baca Juga: Perombakan Kabinet Prabowo Bikin Heboh, Erick Thohir Jadi Menpora dan BKP Baru Jadi Sorotan
Dalam diskusi itu ditegaskan bahwa politik pada hakikatnya merupakan proses transaksi. Namun, transaksi yang dimaksud seharusnya bukan uang atau kepentingan pribadi, melainkan pertukaran gagasan, integritas, dan solusi bagi persoalan bangsa.
Transparansi pendanaan, reformasi birokrasi, penegakan hukum, isu lingkungan, hingga pembangunan ekonomi dinilai harus menjadi tema utama yang dibahas para calon pemimpin selama masa kampanye.
Menjelang Pemilu 2024, para peserta diskusi berharap momentum politik tidak hanya dimanfaatkan untuk membangun koalisi kekuasaan, tetapi juga menjadi kesempatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi Indonesia. Reformasi pembiayaan politik, penguatan partai, serta peningkatan kualitas representasi dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar demokrasi berjalan lebih sehat dan berpihak kepada kepentingan publik.
source youtube Asumsi