Rocky Gerung Sebut 70 Persen Kabinet Bermasalah, Nilai Prabowo Kehilangan Sosok Pengkritik di Lingkaran Istana

PETAPOLITIK.ID – Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam siniar Bocor Alus Politik edisi peringatan ulang tahun ke-55 Tempo, Rocky menilai persoalan terbesar yang dihadapi Presiden Prabowo bukan berasal dari oposisi, melainkan dari lingkungan kekuasaan di sekitarnya.

Menurut Rocky Gerung, selama sekitar 17 bulan pemerintahan Prabowo berjalan, Presiden justru kehilangan ruang diskusi yang sehat dengan orang-orang yang mampu memberikan pandangan kritis. Bahkan, ia secara kontroversial menyebut sebagian besar jajaran kabinet diisi oleh sosok-sosok yang tidak bekerja untuk kepentingan negara.

“Saya melihat yang dihadapi Presiden bukan musuh, tetapi orang-orang yang justru menjadi beban dalam pemerintahan,” ujar Rocky dalam perbincangan tersebut.

Baca Juga: Bukan Budi Utomo? Ini Sejarah Panjang Lahirnya Partai Politik Pertama di Indonesia Hingga Era Reformasi

Dalam wawancara itu, Rocky mengatakan seorang presiden membutuhkan tim yang berani menyampaikan kritik dan menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak lagi terlihat di lingkungan Presiden Prabowo.

Ia mengaku dahulu Prabowo memiliki kelompok diskusi yang mampu memberikan masukan intelektual secara terbuka. Kini, menurut Rocky, ruang dialog tersebut mulai menghilang sehingga Presiden lebih banyak menerima laporan yang bersifat administratif dibandingkan gagasan strategis.

Rocky bahkan menyebut sekitar 70 persen anggota kabinet merupakan persoalan tersendiri bagi Presiden. Pernyataan itu disampaikan ketika membahas berbagai program pemerintah yang dinilai menghadapi banyak hambatan dalam implementasi.

Baca Juga: Belajar Politik Lewat Sejarah? Ini Cara Memahami Politik agar Tak Sekadar Hafal Teori

Selain menyoroti orang-orang di sekitar Presiden, Rocky juga mengkritisi sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya, kedua program tersebut sebenarnya memiliki dasar konstitusional yang baik karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan, tata kelola, serta prioritas anggaran negara.

Rocky menilai pemerintah terlalu banyak menjalankan berbagai program secara bersamaan tanpa mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga: Arti Politik yang Sebenarnya: Ternyata Bukan Sekadar Kekuasaan, Tapi Seni Mengatur Kehidupan

Ia berpendapat pemerintah seharusnya menetapkan skala prioritas agar program yang dijalankan lebih efektif dan tidak membebani kondisi fiskal di tengah perlambatan ekonomi global.

Rocky juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang menurutnya perlu diwaspadai. Ia mengaku sempat memperkirakan potensi gejolak sosial apabila tekanan ekonomi semakin meningkat.