PETAPOLITIK.ID - Isu mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam pembahasan yang diungkap kanal YouTube Bocor Alus Politik, muncul sejumlah informasi mengenai pembagian tugas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dugaan bahwa Gibran tidak mendapat kewenangan khusus untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah.
Isu Gibran Prabowo 2029 ikut mengemuka karena di tengah minimnya keterlibatan dalam program strategis, Gibran justru disebut semakin aktif melakukan kunjungan kerja atau blusukan ke berbagai daerah. Aktivitas tersebut dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperkuat komunikasi politik sekaligus menjaga kedekatan dengan masyarakat.
Dalam pembahasan itu disebutkan, berdasarkan keterangan sejumlah narasumber yang diklaim mengetahui dinamika di lingkungan pemerintahan, Gibran tidak memimpin pelaksanaan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih. Perannya lebih banyak berada pada fungsi pengawasan ketika meninjau langsung pelaksanaan program di lapangan.
Baca Juga: Rocky Gerung Soroti Nasib Perjanjian Prabowo-Trump, Sebut Bisa Picu Krisis Politik Baru
Blusukan Capai Lebih dari 180 Titik
Sejak dilantik sebagai Wakil Presiden pada Oktober 2024, Gibran disebut telah mengunjungi lebih dari 180 titik di berbagai wilayah Indonesia. Intensitas kunjungan tersebut meningkat sejak Oktober 2025, terutama di sejumlah daerah yang sebelumnya menjadi basis dukungan politik Joko Widodo maupun wilayah yang sedang menjadi sorotan publik.
Menurut pembahasan dalam video tersebut, peningkatan aktivitas lapangan dilakukan setelah adanya survei internal yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami penurunan dibandingkan masa awal pemerintahan.
Baca Juga: Belajar Politik Lewat Sejarah? Ini Cara Memahami Politik agar Tak Sekadar Hafal Teori
Blusukan kemudian dipilih sebagai strategi komunikasi yang dinilai efektif untuk meningkatkan kembali kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Pola tersebut dianggap mengadopsi pendekatan yang selama ini identik dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Disebut Hanya Berperan Mengawasi Program
Meski beberapa kali terlihat meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah, narasumber dalam pembahasan tersebut menyebut Gibran hanya menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi. Ia disebut tidak memimpin rapat koordinasi maupun mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, disebut pula bahwa koordinasi sejumlah pejabat negara dengan Wakil Presiden kini dilakukan melalui mekanisme yang lebih ketat. Beberapa menteri dikabarkan harus lebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Negara sebelum menggelar rapat resmi bersama Gibran.
Informasi tersebut berbeda dengan pola koordinasi yang pernah diterapkan pada masa wakil presiden sebelumnya, di mana pertemuan antara menteri dan wakil presiden berlangsung lebih fleksibel.
