PETAPOLITIK.ID – Wacana Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator dalam konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat menuai sorotan. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012–2016, Dian Wireng Jurit, menilai langkah tersebut tidak realistis apabila belum ada permintaan resmi dari pihak-pihak yang berkonflik.
Pernyataan itu disampaikan Dian dalam podcast Bocor Alus Politik Tempo. Menurutnya, dalam praktik diplomasi internasional, seorang mediator tidak bisa menawarkan diri secara sepihak tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.
“Kalau cuma bilang siap, semua orang juga bisa siap. Pertanyaannya, yang minta siapa? Kalau tidak ada yang meminta, lalu kita ini siapa?” ujar Dian.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap wacana Prabowo menjadi mediator Iran-Israel, yang belakangan ramai diperbincangkan setelah pemerintah menyampaikan kesiapan Indonesia membantu penyelesaian konflik di Timur Tengah.
Dian menjelaskan, prinsip dasar mediasi internasional adalah adanya persetujuan dari semua pihak yang bertikai. Tanpa persetujuan tersebut, upaya menjadi penengah justru tidak memiliki legitimasi diplomatik.
Ia bahkan membagikan pengalamannya saat mendapat instruksi agar Indonesia berupaya menjadi mediator konflik di Timur Tengah. Saat itu, pejabat Israel menyambut baik keinginan Indonesia, tetapi mengajukan syarat agar Indonesia lebih dahulu mengakui Israel.
Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN 2025 Belum Diputuskan, Ini Penjelasan KemenPAN-RB Soal Perpres 79 Tahun 2025
Syarat tersebut dinilai bertentangan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang hingga kini belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Akibatnya, gagasan tersebut tidak pernah terealisasi.
Selain soal mediasi, Dian juga mengkritik lambatnya respons pemerintah Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran.
Menurutnya, dalam dunia diplomasi, penyampaian ucapan belasungkawa merupakan etika dasar hubungan antarnegara, terlebih Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan diplomatik selama puluhan tahun.
Ia menilai keterlambatan tersebut berpotensi dibaca sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak cukup memberikan perhatian kepada Iran.
“Kalau kepala negara sahabat meninggal, menyampaikan simpati adalah bagian dari etika diplomasi,” katanya.
Artikel Terkait
Tokoh Islam dalam Politik Indonesia: Kisah Perjuangan, Konflik, hingga Perebutan Dasar Negara
Perpres 46 Tahun 2025 Resmi Terbit, Ini Alasan Pemerintah Ubah Aturan Pengadaan Barang dan Jasa
Aturan Baru Perpres 46 Tahun 2025 Sah! Proyek Pengadaan Langsung Naik Rp400 Juta, Simak Poin Pentingnya!
Perpres 46 Tahun 2025 Ubah Aturan Pengadaan Barang dan Jasa, Ini Daftar Perubahan Pentingnya
Perpres 46 Tahun 2025 Ubah Metode Pemilihan Penyedia, Jasa Konsultan Kini Bisa Lewat E-Purchasing