PETAPOLITIK.ID - Politik identitas kembali menjadi sorotan publik di Indonesia setelah sejumlah peristiwa politik dan sosial kembali memicu perdebatan lama yang belum sepenuhnya usai. Dari Pilkada DKI Jakarta 2017 yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga aksi pro-kontra pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum ormas, isu ini kembali menghangat di ruang publik.
Isu politik identitas tidak hanya muncul dalam konteks pemilu, tetapi juga dalam dinamika sosial-keagamaan seperti polemik Perda syariah dan aksi massa yang sering kali dibaca dalam bingkai identitas kelompok. Situasi ini membuat banyak pihak kembali mempertanyakan apakah politik identitas masih relevan dalam sistem demokrasi Indonesia modern.
Secara historis, politik identitas bukanlah hal baru. Bahkan sejak masa awal kemerdekaan, perdebatan berbasis identitas sudah muncul dalam sidang BPUPKI, termasuk usulan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) seperti KH Wahid Hasyim yang mengusulkan dasar negara berbasis Islam sebelum akhirnya disepakati kompromi kebangsaan oleh Mohammad Hatta.
Sejarah Panjang Politik Identitas di Indonesia
Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk meredam potensi konflik berbasis identitas. Kebijakan ini membuat organisasi kemasyarakatan dipaksa menerima Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Meski dianggap berhasil menjaga stabilitas politik, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap mengekang kebebasan ekspresi identitas politik masyarakat.
Setelah era Reformasi 1998, ruang kebebasan politik kembali terbuka. Kondisi ini memunculkan berbagai gerakan berbasis identitas, termasuk organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Mereka menggunakan identitas keagamaan sebagai basis gerakan politik dan sosial di ruang publik, yang kemudian memperkaya sekaligus memanaskan dinamika demokrasi Indonesia.
Puncaknya terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terjerat kasus penodaan agama yang memicu aksi massa besar-besaran. Aksi tersebut dikenal sebagai “Aksi Bela Islam” yang dimotori berbagai kelompok dan turut melibatkan dinamika politik elektoral yang sangat kuat, sehingga mempertegas kembali peran politik identitas dalam kontestasi kekuasaan.
Politik Identitas sebagai Pedang Bermata Dua
Dalam kajian ilmu politik, politik identitas sering dianggap sebagai fenomena yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia mampu memperkuat solidaritas kelompok dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi menciptakan eksklusi sosial dan ketegangan antar kelompok.
Menurut Jonathan Matthew Smucker, identitas kelompok yang semakin kuat dapat meningkatkan kohesi internal, tetapi juga memperbesar risiko keterasingan terhadap kelompok lain. Fenomena ini dapat berujung pada munculnya tirani mayoritas, ketika kelompok dengan kekuatan lebih besar mendominasi kelompok minoritas dalam ruang politik dan sosial.
Hal ini sejalan dengan kajian dari University of California Berkeley yang banyak membahas dinamika identitas dalam politik modern. Dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, tantangan ini menjadi semakin kompleks.
Politik identitas dapat menjadi alat perjuangan yang sah dalam menyuarakan keadilan kelompok tertentu. Namun pada saat yang sama, ia juga bisa berubah menjadi instrumen politik praktis yang berpotensi memecah belah masyarakat jika digunakan secara berlebihan.
Kesimpulan: Masih Relevan atau Justru Berbahaya?
Melihat perjalanan panjangnya, politik identitas jelas masih menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika politik Indonesia. Namun pertanyaan penting yang muncul adalah apakah penggunaannya masih relevan dalam demokrasi saat ini atau justru perlu dibatasi agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih luas.
Perdebatan ini tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat, dan akan terus menjadi isu penting dalam lanskap politik nasional.
