Kasus Nadiem Makarim Memanas, Dugaan Korupsi Chromebook Disebut White Collar Crime Terbesar di Indonesia

PETAPOLITIK.ID – Perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di era mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah diskusi publik, sejumlah narasumber menilai perkara tersebut bukan sekadar persoalan kebijakan pendidikan, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang memiliki karakter white collar crime atau kejahatan kerah putih dengan skala besar.

Kasus Nadiem Makarim disebut menjadi perhatian karena menyangkut anggaran pendidikan bernilai triliunan rupiah, dugaan konflik kepentingan, hingga penggunaan teknologi pendidikan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Sejumlah pihak menegaskan proses hukum harus dibiarkan berjalan tanpa intervensi politik dan seluruh fakta diuji di persidangan.

Dalam perbincangan tersebut, anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menilai perkara pengadaan Chromebook memiliki kompleksitas yang berbeda dibanding kasus korupsi lainnya. Ia menyebut jaksa telah menyusun dakwaan dengan dukungan bukti elektronik yang dinilai cukup kuat, mulai dari dokumen digital, percakapan elektronik hingga data pendukung lain yang dipaparkan di persidangan.

Baca Juga: Sejarah Partai Politik di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga Reformasi, Ini Perjalanan Panjangnya

Dugaan White Collar Crime Jadi Sorotan

Menurut Hinca, perkembangan teknologi membuat pembuktian perkara korupsi menjadi lebih rinci dibanding beberapa tahun lalu. Ia menilai bukti elektronik kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Hinca menyebut perkara tersebut layak dikategorikan sebagai white collar crime karena melibatkan proses pengambilan keputusan, pengadaan barang, hingga dugaan aliran keuntungan yang menurutnya perlu diuji secara menyeluruh di pengadilan.

Ia juga menegaskan Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum, bukan mengintervensi jalannya proses penyidikan maupun persidangan. Menurutnya, seluruh pihak, baik jaksa maupun tim penasihat hukum terdakwa, memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan argumentasinya di hadapan majelis hakim.

Baca Juga: Mengapa Partai Politik Penting di Indonesia? Ini Peran dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi

Kritik terhadap Program Chromebook

Dalam diskusi yang sama, pengamat teknologi pendidikan Indra Charismiadji mengaku sejak awal telah mengingatkan Nadiem Makarim mengenai risiko penggunaan Chromebook sebagai perangkat utama digitalisasi pendidikan.

Indra mengaku pernah menyampaikan pengalaman kegagalan implementasi Chromebook di Malaysia yang dinilai tidak efektif akibat rendahnya tingkat penggunaan serta keterbatasan akses internet.

Menurutnya, Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar karena masih banyak daerah yang mengalami keterbatasan jaringan internet, terutama wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Karena itu, ia menilai kebijakan pengadaan Chromebook semestinya didahului kajian yang lebih komprehensif.

Baca Juga: Mengenal Partai Politik di Indonesia: Sejarah, Ideologi, hingga Tokoh yang Memimpinnya

Ia juga mengungkapkan adanya berbagai masukan dari internal Kementerian Pendidikan saat itu yang mempertanyakan arah kebijakan pengadaan perangkat tersebut. Namun, menurutnya, program tetap dijalankan.