Demokrasi Indonesia dan Partai Politik: Mengapa Korupsi Justru Marak di Era Reformasi?

PETAPOLITIK.ID - Demokrasi Indonesia menjadi salah satu topik yang terus menarik perhatian publik, terutama ketika dikaitkan dengan perkembangan partai politik dan maraknya kasus korupsi di era Reformasi. Sistem demokrasi yang diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih justru masih dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola politik.

Dalam konsep dasarnya, demokrasi Indonesia merupakan sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui mekanisme pemilu, masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang dipercaya mampu menjalankan pemerintahan serta membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang panjang. Mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, era demokrasi parlementer, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga Reformasi, sistem politik nasional mengalami berbagai perubahan yang turut memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Perpres 111/2025 Masukkan LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, DPR Tampung Aspirasi RUU LGBT

Sejarah Demokrasi Indonesia dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan

Gagasan demokrasi sendiri berasal dari Yunani Kuno. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep tersebut berkembang menjadi sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan arah kebijakan melalui mekanisme perwakilan.

Di Indonesia, benih-benih demokrasi mulai tumbuh pada masa kolonial Belanda. Meski pemerintahan kolonial tidak menerapkan sistem demokrasi secara penuh, gagasan mengenai kebebasan, hak politik, dan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat mulai berkembang di kalangan kaum intelektual.

Kesadaran tersebut semakin menguat melalui perjuangan tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat.

Baca Juga: Kunjungan Narendra Modi ke DPR RI, Prabowo Tegaskan Hubungan Indonesia-India Makin Strategis

Perjalanan Sistem Politik Indonesia

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem parlementer yang ditandai dengan munculnya berbagai partai politik. Sejumlah partai besar seperti PNI, Masyumi, PKI, hingga Nahdlatul Ulama menjadi kekuatan utama yang mewarnai dinamika politik nasional.

Memasuki era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, sistem politik mengalami perubahan signifikan. Selanjutnya, pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ruang demokrasi semakin dibatasi dengan penyederhanaan partai politik menjadi tiga kekuatan utama, yakni Golkar, PPP, dan PDI.

Situasi tersebut berubah drastis ketika Reformasi 1998 menggulingkan pemerintahan Orde Baru. Era Reformasi membuka kebebasan politik yang lebih luas dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik baru. Sistem multipartai pun kembali diterapkan sebagai salah satu pilar demokrasi.

Baca Juga: Partai Politik dan Demokrasi Indonesia, Benarkah Saling Menguatkan atau Justru Jadi Ancaman?

Reformasi Membuka Demokrasi, Tetapi Korupsi Masih Menghantui