Menurutnya, praktik seperti itu pernah terlihat cukup kuat pada Pemilu 2019 hingga memunculkan polarisasi di tengah masyarakat.
Sementara pada Pemilu 2024, polarisasi dinilai mengalami penurunan karena munculnya pola kolaborasi politik yang lebih luas di antara partai-partai politik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat tetap membutuhkan ruang bagi oposisi dan perbedaan pendapat agar tercipta keseimbangan dalam sistem politik.
Media dan Partai Politik Punya Peran Strategis
Guru Besar Unhas tersebut juga menyoroti pentingnya peran media massa serta partai politik dalam menjaga kesehatan demokrasi.
Menurutnya, media harus mampu menjaga independensi dengan menyampaikan informasi secara berimbang tanpa memperkuat narasi yang memicu perpecahan.
Sementara partai politik memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar perbedaan dipahami sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Selain itu, pemerintah dan seluruh lembaga negara juga diharapkan mampu menjadi representasi seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang identitas.
Politik Identitas Bisa Mengancam Stabilitas
Prof. Gustiana mengingatkan bahwa politik identitas dapat menjadi ancaman apabila terus dimainkan menggunakan isu-isu sensitif seperti agama dan etnis.
Isu tersebut dinilai sangat mudah memicu emosi masyarakat sehingga berpotensi melahirkan konflik horizontal apabila tidak dikelola secara bijaksana.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan politik agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang membelah persatuan.
Ia juga memperkenalkan tiga prinsip penting dalam memahami politik identitas, yakni penanda, pengada, dan pembeda. Ketiganya dinilai dapat membantu masyarakat memahami perbedaan secara lebih dewasa sehingga konflik dapat diminimalkan.
Kolaborasi Menjadi Harapan Demokrasi Indonesia
Menutup pemaparannya, Prof. Gustiana berharap masyarakat Indonesia mampu mengedepankan semangat kolaborasi dibandingkan polarisasi.