Banyak masyarakat menganggap politik hanya berkaitan dengan pemilu atau perebutan jabatan. Padahal, setiap kebijakan pemerintah merupakan hasil dari proses politik.
Pergantian kurikulum pendidikan, misalnya, menjadi salah satu contoh kebijakan yang lahir dari keputusan politik. Sejak 1947, Indonesia telah beberapa kali mengganti kurikulum sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang mengikuti dinamika zaman.
Contoh lainnya adalah kebijakan impor beras, penyesuaian harga BBM, besaran pajak, hingga alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Semua keputusan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, memahami proses politik membantu masyarakat mengetahui bagaimana kebijakan disusun serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Baca Juga: Heboh! Politik Identitas Kembali Panas, Jejak Ahok hingga Aksi Ormas Picu Perdebatan Nasional
Kesadaran politik dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Partisipasi politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan hak pilih saat pemilu, mengikuti perkembangan berita dari sumber terpercaya, berdiskusi secara sehat mengenai isu publik, hingga menyampaikan aspirasi secara santun apabila terdapat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
Selain itu, literasi politik juga membantu masyarakat terhindar dari hoaks maupun disinformasi yang kerap muncul menjelang momentum politik.
Pada akhirnya, politik bukan hanya milik pejabat, partai politik, atau lembaga negara. Politik merupakan bagian dari kehidupan setiap warga negara karena menentukan arah pembangunan, penggunaan anggaran, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, semakin besar pula peluang terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
source youtube Tau Politik