PETAPOLITIK.ID - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi perhatian publik. Meski pertumbuhan ekonomi nasional dalam tujuh tahun terakhir berada di kisaran rata-rata 5 persen per tahun, Presiden menilai peningkatan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan menyusutnya jumlah kelas menengah.
Sorotan mengenai anomali pertumbuhan ekonomi itu disampaikan Prabowo saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU). Ia mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil justru tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Presiden menilai sistem ekonomi perlu dievaluasi karena manfaat pertumbuhan dinilai lebih banyak dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga kembali meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.
Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jadi Persoalan
Ekonom sekaligus akademisi Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Zikri Firmansyah Hakkam, menjelaskan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memang memiliki hubungan dengan penurunan kemiskinan. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat otomatis.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi baru akan berdampak nyata apabila mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menjaga inflasi tetap terkendali.
Zikri juga menyoroti bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan tingkat kemiskinan secara persentase mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat sekitar 8,25 persen atau sekitar 23,3 juta penduduk, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.
Meski demikian, ia mengakui masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi karena garis kemiskinan terus meningkat. Akibatnya, masyarakat membutuhkan pendapatan yang lebih besar agar mampu keluar dari kategori miskin.
Lapangan Kerja Berkualitas Masih Menjadi Tantangan
Menurut Zikri, persoalan utama bukan hanya besarnya pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas pertumbuhan tersebut. Ia menilai sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Beberapa sektor seperti pertambangan, hilirisasi, dan industri berbasis teknologi memang menghasilkan output ekonomi tinggi. Namun, sektor tersebut relatif tidak menyerap tenaga kerja sebanyak sektor padat karya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian lebih kepada sektor-sektor yang dekat dengan masyarakat seperti pertanian, perdagangan kecil, industri tekstil, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, Zikri mengingatkan pentingnya menciptakan pekerjaan formal yang mampu memberikan upah layak serta jaminan sosial bagi pekerja.
Stimulus Pemerintah Dinilai Penting tetapi Bersifat Sementara