Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Ia mengingatkan bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat dibanding proses penyusunan aturan sehingga pemerintah dituntut lebih adaptif.
Khawatir AI Disalahgunakan
Meski optimistis terhadap perkembangan AI, Jokowi mengaku memiliki kekhawatiran besar terhadap potensi penyalahgunaan teknologi tersebut.
Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk penyebaran disinformasi, manipulasi informasi, hingga mengancam keamanan data masyarakat apabila tidak diatur secara ketat.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Jadi Kunci Masa Depan Bangsa, Pakar Ungkap Pentingnya Edukasi Politik
Karena itu, ia mendorong pemerintah segera menyusun regulasi yang mampu mengontrol penggunaan AI maupun robotika humanoid agar teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan data nasional. Jokowi menilai data aktif masyarakat seperti kebiasaan, aktivitas harian, hingga pola konsumsi memiliki nilai strategis yang harus dilindungi agar tidak dimanfaatkan pihak asing.
Pendidikan Harus Berubah Total
Menurut Jokowi, sektor pendidikan menjadi bidang pertama yang harus mengalami redefinisi menghadapi era ekonomi kecerdasan.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Terlalu Mahal, Pakar Ungkap Demokrasi Butuh Banyak Perbaikan
Ia menilai kurikulum perlu diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Tidak hanya pendidikan, sektor kesehatan, birokrasi, hingga pelayanan publik juga harus menyesuaikan sistem dan strategi baru yang lebih cepat, efisien, serta berbasis data.
Jokowi bahkan menyamakan perubahan ini dengan Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia pada abad ke-18 karena diperkirakan akan meningkatkan produktivitas global secara drastis.
Respons Soal Isu Ijazah Palsu
Di penghujung wawancara, Jokowi akhirnya memberikan tanggapan mengenai isu ijazah palsu yang telah bergulir selama beberapa tahun terakhir.
Ia menegaskan ijazah asli miliknya masih berada dalam penguasaannya dan memilih tidak menunjukkannya kepada publik. Menurut Jokowi, pihak yang menuduh seharusnya membuktikan tuduhan tersebut melalui proses hukum.