Kelima adalah pemerintahan yang bertanggung jawab, baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap kebijakan yang diambil.
Keenam, sistem perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilu untuk duduk di lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR.
Ketujuh, sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden menjalankan fungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Dalam sistem politik Indonesia terdapat dua unsur utama, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik.
Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga negara yang secara langsung menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan konsep trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Lembaga eksekutif dijalankan oleh presiden, wakil presiden, serta para menteri. Fungsi legislatif dijalankan oleh DPR bersama lembaga perwakilan lainnya. Sedangkan fungsi yudikatif berada di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya.
Sementara itu, infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok yang tidak secara langsung mengambil keputusan negara, namun memiliki pengaruh terhadap proses politik.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Terungkap, Begini Cara Input dan Output Membentuk Arah Demokrasi Nasional
Partai politik menjadi salah satu komponen penting dalam infrastruktur politik Indonesia. Partai berfungsi sebagai wadah masyarakat yang memiliki kesamaan visi, cita-cita, maupun orientasi politik.
Selain itu, partai politik memiliki empat fungsi utama, yakni sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengatur konflik di tengah masyarakat.
Melalui fungsi komunikasi politik, aspirasi masyarakat dihimpun dan diperjuangkan menjadi kebijakan publik. Sementara fungsi rekrutmen politik bertujuan mencetak kader-kader berkualitas yang dapat menjadi pemimpin bangsa di masa depan.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Terlalu Mahal, Pakar Ungkap Demokrasi Butuh Banyak Perbaikan
Selain partai politik, terdapat pula kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa bertujuan memperoleh jabatan politik, sedangkan kelompok penekan lebih fokus mendorong perubahan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Media komunikasi politik dan tokoh politik juga menjadi bagian penting dalam infrastruktur politik karena berperan menyampaikan informasi, membangun opini publik, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.