Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan perubahan sistem moneter global sejak berakhirnya standar emas melalui kebijakan Nixon Shock pada awal 1970-an.
Menurutnya, dunia saat ini sedang memasuki fase multipolar, yakni ketika kekuatan ekonomi, teknologi, militer, dan keuangan tidak lagi terpusat pada satu blok negara.
Menanggapi kritik tersebut, narasumber lain menilai keputusan Indonesia bergabung dalam BRICS Indonesia merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas rantai pasok global tanpa harus memutus hubungan dengan negara-negara Barat.
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS bukan berarti Indonesia bersikap konfrontatif terhadap Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa.
Baca Juga: Perombakan Kabinet Prabowo Bikin Heboh, Erick Thohir Jadi Menpora dan BKP Baru Jadi Sorotan
Sebaliknya, Indonesia disebut tetap membuka kerja sama dengan seluruh negara sambil memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Menurutnya, strategi politik luar negeri Indonesia saat ini dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu hedging power, bargaining power, dan deterrence power.
Hedging power diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan keunggulan masing-masing negara mitra untuk kepentingan nasional Indonesia.
Baca Juga: Politik Identitas Masih Jadi Ancaman? Guru Besar Unhas Ungkap Cara Cegah Polarisasi di Indonesia
Sementara bargaining power merupakan kemampuan Indonesia menawarkan potensi yang dimiliki kepada negara lain agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan.
Adapun deterrence power dipahami sebagai kemampuan Indonesia menjaga posisi tawar apabila kepentingan nasional tidak terpenuhi dalam hubungan internasional.
Dalam pandangannya, strategi tersebut menempatkan diplomasi sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan hubungan Indonesia dengan berbagai kekuatan dunia.
Dengan tidak bergabung pada blok pertahanan tertentu, Indonesia dinilai memiliki fleksibilitas untuk membangun kerja sama ekonomi, investasi, teknologi, hingga keamanan sesuai kepentingan nasional.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi dan politik luar negeri Indonesia masih menjadi perhatian publik, terutama di tengah perubahan lanskap ekonomi global dan meningkatnya persaingan antarnegara.
