PETAPOLITIK.ID – Prabowonomics kembali menjadi perbincangan setelah pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan pandangannya dalam forum akademik di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam kesempatan tersebut, ia menilai konsep Prabowonomics harus diuji secara ilmiah agar tidak berhenti sebagai sekadar slogan politik.
Menurut Rocky, lahirnya istilah Prabowonomics telah membuka ruang diskusi akademik mengenai arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa setiap konsep ekonomi yang diusung seorang kepala negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, baik dari sisi ideologi maupun implementasinya.
Rocky mengatakan publik perlu mengetahui fondasi pemikiran di balik Prabowonomics. Baginya, tugas kalangan akademisi bukan menerima begitu saja istilah tersebut, melainkan membedah apakah konsep itu memiliki akar pada teori ekonomi tertentu atau justru menawarkan pendekatan baru bagi Indonesia.
Baca Juga: Ijazah Jokowi Kembali Disorot, Pengacara Klaim ANRI Masih Lakukan Upaya Penyelamatan Arsip Negara
Dalam paparannya, Rocky mengungkapkan bahwa dirinya pernah berdiskusi langsung dengan Prabowo Subianto mengenai arah kepemimpinan yang ingin dibangun. Saat itu, menurutnya, Prabowo menyampaikan keinginan untuk menjadi pemimpin yang membawa semangat sosialisme dalam konteks Asia.
Pernyataan tersebut, kata Rocky, kini harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Oleh sebab itu, Prabowonomics tidak cukup dipahami sebagai jargon politik, melainkan harus menjadi objek kajian ilmiah yang terbuka terhadap kritik.
Ia juga menilai sebagian anggota kabinet belum sepenuhnya memahami konsep tersebut. Menurutnya, kesalahan terbesar bukan terletak pada ilmu ekonominya, melainkan pada cara para pembuat kebijakan menerjemahkan ide ke dalam program pemerintah.
Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN 2025 Belum Diputuskan, Ini Penjelasan KemenPAN-RB Soal Perpres 79 Tahun 2025
Rocky turut menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya mulai kehilangan ruang diskusi publik. Ia menyebut komunikasi politik saat ini semakin dipengaruhi buzzer, influencer, hingga algoritma media sosial sehingga ruang pertukaran gagasan semakin menyempit.
Menurutnya, makna republik sejatinya adalah menghadirkan penggunaan nalar publik dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu, kampus seperti ITB memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali tradisi perdebatan akademik yang sehat.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu dapat diinterupsi oleh masyarakat dan kalangan intelektual agar tidak berkembang menjadi keputusan yang bersifat monolitik.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Terungkap, Begini Cara Input dan Output Membentuk Arah Demokrasi Nasional
Dalam penjelasannya, Rocky menafsirkan konstitusi Indonesia sebagai sistem yang mengakomodasi tiga kekuatan ekonomi sekaligus.
Pertama adalah korporasi yang berfungsi mendorong akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan menjaga kemandirian ekonomi nasional. Ketiga adalah koperasi yang menurutnya menjadi instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial.
