Namun, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Demokrasi membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan secara terus-menerus agar mampu menjawab tantangan zaman.
Ia menilai kritik terhadap demokrasi tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mengganti sistem yang ada, melainkan sebagai dorongan untuk memperbaiki kelemahan yang masih muncul.
Tantangan Reformasi Politik ke Depan
Persoalan biaya politik menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi politik Indonesia. Banyak pihak menilai mahalnya ongkos politik dapat memengaruhi kualitas demokrasi karena hanya kelompok tertentu yang memiliki sumber daya besar yang lebih mudah masuk dalam arena politik.
Baca Juga: Heboh! Politik Identitas Kembali Panas, Jejak Ahok hingga Aksi Ormas Picu Perdebatan Nasional
Selain itu, sistem politik yang mahal juga dapat meningkatkan risiko munculnya praktik korupsi setelah seseorang memperoleh jabatan publik. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar dalam proses politik berpotensi mencari cara untuk mengembalikan modal politiknya ketika sudah berada dalam pemerintahan.
Karena itu, pembenahan sistem politik Indonesia perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi pemilu, transparansi pendanaan politik, hingga penguatan pendidikan politik masyarakat.
Dengan adanya reformasi tersebut, demokrasi diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.
Pada akhirnya, sistem politik Indonesia tetap menjadi pilihan yang dinilai lebih baik dibandingkan pemerintahan tanpa ruang partisipasi publik. Namun, kualitas demokrasi sangat bergantung pada kemampuan bangsa untuk terus melakukan evaluasi dan memperbaiki berbagai kelemahan yang ada.
Source: @DanielManantaNetwork