politik

Rocky Gerung Ungkap Sinyal Krisis Politik dan Ekonomi, Sebut Reformasi Telah Mati di Era Prabowo-Gibran

Jumat, 10 Juli 2026 | 15:20 WIB
Rocky Gerung dan Mahfud MD kompak menyoroti krisis politik, ekonomi, serta masa depan demokrasi Indonesia dalam diskusi publik di UII.

PETAPOLITIK.ID - Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik setelah tampil dalam sebuah diskusi kebangsaan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, bersama Mahfud MD, aktivis 98, serta sejumlah tokoh mahasiswa. Dalam forum tersebut, Rocky menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi politik nasional dan menilai Indonesia tengah memasuki fase krisis yang semakin serius di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Rocky Gerung, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya sebatas menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah, melainkan telah berkembang menjadi pertemuan antara krisis politik dan krisis ekonomi. Ia menyebut situasi tersebut memiliki kemiripan psikologis dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

Rocky menilai ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus membesar akibat berbagai kebijakan yang dianggap kontroversial. Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, serta berbagai kebijakan pemerintahan yang dinilai mengabaikan prinsip penegakan hukum.

Baca Juga: Kilas Balik Sejarah Politik Indonesia: Dari Politik Etis Ratu Belanda Hingga Misteri Di Balik Nasakom Soekarno!

Dalam pemaparannya, Rocky menyebut Indonesia belum benar-benar berhasil keluar dari warisan otoritarianisme Orde Baru. Menurutnya, bangsa ini hanya berhasil meninggalkan rezim lama, tetapi belum sepenuhnya memasuki rumah demokrasi yang sesungguhnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai sebuah “transisi yang terhenti”, di mana nilai-nilai demokrasi belum mampu berdiri kokoh karena masih dibayangi praktik-praktik kekuasaan yang dinilai semakin sentralistik.

Rocky juga mengkritik meningkatnya keterlibatan militer dalam berbagai urusan sipil. Ia mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, supremasi sipil harus menjadi prinsip utama, sedangkan aparat militer semestinya hanya menjalankan fungsi pertahanan negara.

Baca Juga: Menguak Sejarah Demokrasi Indonesia: Alasan Mengejutkan Kenapa Banyak Partai Politik Malah Suburkan Korupsi!

Menurutnya, meningkatnya kehadiran militer dalam persoalan keamanan sehari-hari justru dapat memunculkan rasa aman semu dan mengikis prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi.

Selain demokrasi, Rocky juga menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai lembaga peradilan saat ini lebih berorientasi pada penerapan teks undang-undang dibanding menghadirkan rasa keadilan.

Dalam pandangannya, hukum tidak hanya sekadar membaca pasal-pasal tertulis, tetapi juga memahami nilai keadilan yang berada di balik setiap aturan.

Baca Juga: Bukan Budi Utomo? Ini Sejarah Panjang Lahirnya Partai Politik Pertama di Indonesia Hingga Era Reformasi

Ia bahkan mengibaratkan kondisi peradilan Indonesia sebagai “pasar gelap keadilan”, di mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum terus mengalami penurunan.

Rocky juga menilai masyarakat sipil mengalami pelemahan karena ruang-ruang diskusi kritis semakin berkurang. Oleh sebab itu, ia mengajak kalangan akademisi dan mahasiswa untuk kembali menghidupkan tradisi berpikir kritis serta membangun budaya argumentasi yang sehat.

Halaman:

Tags

Terkini