Proyek Makan Bergizi Gratis Disorot, Orang Dekat Prabowo Disebut Jadi Mitra MBG, KPK Ungkap Risiko Korupsi

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keterlibatan pendukung politik dalam proyek bernilai besar tetap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila proses seleksi mitra tidak berlangsung secara terbuka.

KPK Soroti Transparansi dan Risiko Korupsi

Dalam investigasi tersebut juga terungkap bahwa Ketua KPK Setyo Budiyanto pernah menghadiri rapat bersama Badan Gizi Nasional. Dalam pertemuan itu, KPK memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Salah satu perhatian utama ialah perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mekanisme penentuan mitra penyelenggara. KPK juga menyoroti adanya potensi eksklusivitas dalam proses pemilihan mitra yang dikhawatirkan hanya mengakomodasi kelompok tertentu.

Baca Juga: Culture War Adalah Apa? Memahami Perang Ideologi Liberal dan Konservatif yang Ramai Dibahas

Selain itu, tim investigasi memperoleh informasi mengenai proses pencairan dana tahap awal yang menggunakan sistem reimbursement. Dalam sejumlah dokumen disebutkan terdapat pengajuan tagihan bernilai miliaran rupiah hanya beberapa hari setelah program berjalan.

Kementerian Keuangan disebut melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengajuan tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara nilai tagihan dan bukti belanja, dokumen akan dikembalikan kepada mitra untuk diperbaiki sebelum pembayaran dilakukan.

Evaluasi Tata Kelola Program MBG

Selain persoalan mitra, investigasi juga menyoroti tingginya biaya yang harus disiapkan calon penyelenggara dapur MBG. Untuk membangun fasilitas sesuai standar Badan Gizi Nasional dibutuhkan investasi miliaran rupiah, sehingga banyak pelaku UMKM kesulitan ikut berpartisipasi.

Baca Juga: Heboh! Politik Identitas Kembali Panas, Jejak Ahok hingga Aksi Ormas Picu Perdebatan Nasional

Tempo juga menyoroti adanya model kerja sama antara yayasan dengan pihak ketiga sebagai penyedia makanan. Pola tersebut dinilai berpotensi memunculkan persoalan pembayaran maupun pengawasan kualitas layanan apabila tidak diawasi secara ketat.

Di sisi lain, KPK juga mendorong peningkatan transparansi guna mencegah potensi penyimpangan anggaran. Dengan nilai proyek yang terus membesar, pengawasan terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG dinilai menjadi kunci agar tujuan program meningkatkan gizi anak-anak Indonesia tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun konflik kepentingan di kemudian hari.

Source: @tempovideochannel