Kamil mencontohkan kondisi media pada masa Orde Baru ketika sebagian besar pemberitaan menjadi corong pemerintah. Bahkan setelah era reformasi, kepemilikan media yang terkonsentrasi pada segelintir kelompok dinilai tetap berpotensi memengaruhi independensi pemberitaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori propaganda yang dikemukakan intelektual Amerika, Noam Chomsky, dalam buku Manufacturing Consent. Chomsky menilai media tidak selalu memperkuat demokrasi, tetapi justru dapat membangun persetujuan publik terhadap kebijakan elite politik melalui proses propaganda.
Teori Nilai-Nilai Elit dan Profesionalisme Wartawan
Teori ketiga adalah teori nilai-nilai elit yang menyoroti pentingnya peran individu di dalam organisasi media.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Terungkap, Begini Cara Input dan Output Membentuk Arah Demokrasi Nasional
Menurut teori ini, bias pemberitaan tidak hanya dipengaruhi oleh pemilik media, tetapi juga dapat berasal dari wartawan, editor, maupun redaksi yang memiliki pandangan politik tertentu.
Karena itu, profesionalisme jurnalis menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pemberitaan. Wartawan dituntut memiliki kompetensi, memahami kode etik jurnalistik, serta mampu menghasilkan berita yang berimbang atau cover both sides.
Namun demikian, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis. Kamil menilai kesejahteraan wartawan juga menjadi faktor yang menentukan independensi media.
Baca Juga: Sistem Politik Indonesia Terlalu Mahal, Pakar Ungkap Demokrasi Butuh Banyak Perbaikan
Jika wartawan bekerja dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, potensi munculnya praktik seperti budaya amplop akan semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat bias dalam pemberitaan sehingga fungsi media sebagai forum publik menjadi sulit terwujud.
Media Tetap Memiliki Peran Strategis
Melalui ketiga teori tersebut, Kamil menegaskan bahwa relasi antara politik dan media tidak dapat dipahami secara hitam putih.
Di satu sisi, media memiliki potensi besar memperkuat demokrasi melalui fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Namun di sisi lain, media juga dapat menjadi alat kepentingan politik maupun ekonomi apabila independensinya terganggu.
Karena itu, keberadaan media yang profesional, independen, serta didukung wartawan yang kompeten menjadi syarat penting agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan menghasilkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.
Artikel Terkait
Peta Koalisi Partai Politik 2024: Oligarki, Dana Politik, dan Reformasi Demokrasi Jadi Sorotan
Sistem Politik Indonesia Jadi Kunci Masa Depan Bangsa, Pakar Ungkap Pentingnya Edukasi Politik
Sistem Politik Indonesia Terungkap, Begini Cara Input dan Output Membentuk Arah Demokrasi Nasional
Partai Politik dan Demokrasi Indonesia, Benarkah Saling Menguatkan atau Justru Jadi Ancaman?
Politik Uang Pemilu Indonesia Makin Canggih, Benarkah Demokrasi Terancam oleh Transaksi Politik?