Dalam sistem demokrasi, keberadaan identitas politik merupakan sesuatu yang wajar karena memberikan pilihan yang jelas kepada pemilih.
Sebaliknya, politik identitas lebih mengarah pada penggunaan unsur identitas tertentu sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik yang berpotensi memunculkan perpecahan apabila digunakan secara tidak tepat.
Karena itu, pemahaman terhadap dua istilah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam narasi yang dapat memicu konflik sosial.
Demokrasi Harus Berjalan Sesuai Aturan
Prof. Romli juga menjelaskan bahwa kehidupan politik tidak dapat dilepaskan dari tiga prinsip utama yang disebut sebagai “karma” dalam berpolitik.
Ketiga prinsip tersebut meliputi demokrasi, hukum, dan politik yang harus berjalan secara seimbang dalam setiap proses penyelenggaraan negara.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila seluruh proses politik dilaksanakan berdasarkan aturan hukum, etika, moral, serta mekanisme yang berlaku.
Dengan demikian, hasil pemilu maupun berbagai proses politik lainnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi di kemudian hari.
Pentingnya Menjaga Persatuan Bangsa
Perdebatan mengenai hubungan Pancasila dan agama dinilai seharusnya tidak lagi menjadi alat untuk membelah masyarakat.
Sebaliknya, seluruh elemen bangsa diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun pilihan politik.
Para pakar menilai bahwa demokrasi Indonesia akan semakin kuat apabila identitas politik digunakan sebagai sarana memperkaya pilihan demokrasi, bukan dijadikan instrumen untuk mempertentangkan perbedaan.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang, sekaligus menjaga persatuan sebagai modal utama membangun Indonesia yang demokratis, damai, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Source : Youtube
